Tim Layanan Konsultasi Padi (LKP) BSIP Tanaman Pangan bersama dengan Tim LKP BSIP Sulawesi Selatan menggelar kick off Rice Crop Manager Indonesia Project melalui kegiatan 𝘒𝘦𝘺 𝘐𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘯𝘵 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘪𝘦𝘸 (KII) dan 𝘍𝘰𝘤𝘶𝘴 𝘎𝘳𝘰𝘶𝘱 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 (FGD) yang diikuti oleh lima penyuluh dan tujuh ketua kelompok tani padi wilayah Kecamatan Simbang serta Kecamatan Bantimurung di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (25/07).

 

FGD dilakukan untuk memahami kapasitas dan kendala yang dihadapi petani setempat dalam pemanfaatan alat pertanian digital seperti LKP. Selain itu, tujuan lain dari pelaksanaan FGD ini adalah untuk menentukan berbagai aspek yang perlu diperbaiki untuk pemutakhiran aplikasi LKP. Topik yang digali selama FGD mulai dari adopsi teknologi digital untuk kegiatan usaha tani padi, potensi, peluang dan kendala penerapan LKP hingga topik mengenai pelatihan yang dibutuhkan petani. Adapun KII yang dilakukan terhadap penyuluh kabupaten, penyuluh kecamatan, dan penyuluh swadaya adalah untuk memperoleh masukan dan rekomendasi dalam menyusun strategi yang tepat sehingga akan mengakselerasi tingkat pemanfaatan aplikasi LKP ke depannya.

 

Pada saat bersamaan, juga dilakukan survei kesesuaian lokasi untuk implementasi LKP lahan sawah irigasi oleh anggota tim. Dua kecamatan yang terpilih menjadi lokasi demo plot LKP yaitu Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang. Menurut koordinator penyuluh BPP Bantimurung Suaeba ST.P, luas baku sawah Kecamatan Bantimurung adalah 3.800 ha dengan luas lahan irigasi teknis 1.976 ha dan sisanya merupakan lahan semi irigasi serta lahan non irigasi/tadah hujan. Kecamatan Bantimurung terdiri dari 8 desa/kelurahan dengan provitas 5,8 ton/ha GKP dan tingkat Indeks Pertanaman 250 yang berarti sebagian lahan sawah sudah dapat ditanami padi 3 kali setahun. Menurutnya, petani setempat sudah biasa menanam varietas unggul baru seperti Inpari 32, Inpari 33, dan Inpari 48. Pada musim ini akan dilaksanakan 10 demplot penerapan LKP di Kabupaten Maros.

 

Survei dilakukan untuk memastikan kesesuaian lokasi demplot LKP sehingga dapat terlaksana sesuai pedoman yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai langkah antisipatif terhadap masalah yang berpotensi terjadi pada lahan sawah irigasi.