PSI Tanaman Pangan Dampingi Sesditjen TP dalam Rapat Percepatan LTT Kalbar
Dalam rangka evaluasi dan percepatan capaian luas tambah tanam (LTT) pada Program Cetak Sawah dan Optimasi Lahan untuk padi gogo di tahun 2025, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Ahmad Musyafak, SP, M.P., memimpin Rapat Koordinasi Percepatan LTT untuk Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat (24/3).
Rakor ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan (PSI Tanaman Pangan) yang berperan sebagai Pj Kabupaten Kayong Utara dalam kegiatan percepatan LTT, yaitu Ketua Kelompok Program dan Evaluasi, Syarifah Aminah, SP, M.Si., dan Kepala Bagian Tata Usaha, Happy Three Agustiwi, SE, M.Si. Keduanya turut serta melakukan pengecekan langsung ke lokasi lapangan, memastikan kondisi nyata di lapangan dan memverifikasi data capaian.
Dalam arahannya, Dr. Ahmad Musyafak, SP, M.P. menekankan target percepatan LTT padi gogo sebesar 132.000 hektar di 12 kabupaten, yang akan dikejar pada periode Agustus hingga Januari. Beliau meminta Pj Bupati dan seluruh jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan, khususnya di wilayah dengan capaian yang masih rendah. “Kalimantan Barat harus mengikuti pola tanam sesuai karakteristik daerah. Jika capaian masih kurang, segera lakukan percepatan,” tegasnya.
Selain percepatan tanam, Sesditjen menyoroti potensi gangguan produksi akibat banjir dan serangan hama tungro. Ia meminta agar lahan terdampak banjir segera diidentifikasi melalui CPCL (Calon Petani Calon Lahan) dan dilakukan penanganan cepat. Sementara untuk tungro, Gerakan Pengendalian (Gerdal) telah dilakukan dua bulan lalu, dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Balai Besar Padi untuk pengiriman varietas benih padi tahan tungro ke daerah terdampak.
Dalam dukungan sarana dan prasarana, Sesditjen menegaskan bahwa pengajuan alsintan akan ditindaklanjuti ke Direktorat PSP, dan untuk kebutuhan alat tabela, akan dikoordinasikan dengan Direktorat Mekanisasi Pertanian (Mektan) untuk penerapan yang sesuai di lapangan.
Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan sebesar Rp6.500/kg. Apabila petani menjumpai harga di bawah ketentuan tersebut, dipersilakan langsung menghubungi Bulog.
Menutup arahannya, Dr. Ahmad Musyafak, SP, M.P. menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dimulai dari sawah, petani, kepala dinas, kabupaten, hingga provinsi. “Terus bekerja bersama, dari lapangan hingga pusat, demi mewujudkan swasembada pangan nasional,” pungkasnya.